Payakumbuh, Senin 20 April 2026 - Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan peradilan, Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan kegiatan Pengawasan Internal terhadap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang telah ditetapkan sebagai auditor internal berdasarkan penugasan pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap administrasi, kinerja, serta implementasi standar operasional prosedur (SOP) pada masing-masing bagian, guna memastikan seluruh proses berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, para auditor melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek administrasi dan teknis, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian pelaksanaan tugas dengan regulasi yang berlaku, serta evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing unit kerja. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan disiplin, integritas, serta profesionalisme aparatur Pengadilan.

Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyampaikan bahwa pengawasan internal merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap temuan maupun masukan yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan pengawasan internal ini, Pengadilan Negeri Payakumbuh terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang prima serta mendukung tercapainya lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Payakumbuh, Selasa 14 April 2026 - Pengadilan Negeri Payakumbuh mengikuti kegiatan Zoom Meeting Program “KPT Menyapa”, yang merupakan salah satu bentuk monitoring dan pembinaan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang terhadap seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh, para Hakim, serta seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Payakumbuh secara bersama-sama dari ruang media center Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Program “KPT Menyapa” merupakan agenda pembinaan dan monitoring rutin yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja satuan kerja, serta memberikan arahan strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan peradilan di lingkungan peradilan umum wilayah Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Padang menyampaikan berbagai arahan terkait peningkatan integritas aparatur peradilan, optimalisasi pelayanan publik, penguatan kedisiplinan, serta pentingnya menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program-program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Payakumbuh menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan demi terwujudnya badan peradilan yang agung, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Partisipasi aktif seluruh unsur pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam program “KPT Menyapa” diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan semangat bersama dalam mewujudkan pengadilan yang unggul, transparan, dan akuntabel.

Payakumbuh, Selasa 14 April 2026 - Dalam rangka memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan gedung kantor baru, Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pihak pengawas dan kontraktor terkait penentuan titik koordinat penggalian pondasi pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Bapak Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Ibu Kustrini, S.H., M.H. Turut mendampingi dalam kegiatan ini Sekretaris Pengadilan Negeri Payakumbuh, Bapak Rengga Satria, S.Kom., serta Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Ibu Junia Sari Wartati, S.H.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses awal pembangunan, khususnya pada tahap penentuan titik koordinat penggalian pondasi, telah sesuai dengan perencanaan teknis, spesifikasi yang ditetapkan, serta memperhatikan aspek keamanan dan kualitas konstruksi. Dalam kegiatan tersebut, pimpinan melakukan peninjauan langsung di lokasi pembangunan sekaligus berdiskusi dengan pihak pengawas dan kontraktor mengenai kesiapan teknis serta tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh menegaskan pentingnya pengawasan yang optimal sejak tahap awal pembangunan agar seluruh proses dapat berjalan sesuai target, tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembangunan gedung kantor baru ini diharapkan dapat menjadi sarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang lebih representatif, nyaman, dan modern.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Negeri Payakumbuh menunjukkan komitmennya dalam mengawal setiap tahapan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional demi terwujudnya fasilitas peradilan yang semakin baik bagi seluruh pencari keadilan.

Payakumbuh, Senin 13 April 2026 - Pengadilan Negeri Payakumbuh menggelar rapat koordinasi bersama Pimpinan Pengadilan, Koordinator Tim AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh), serta jajaran pegawai PPPK Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam rangka pemenuhan checklist eviden Program AMPUH Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun 2026.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mendukung implementasi program peningkatan mutu layanan peradilan melalui pemenuhan seluruh indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam Program AMPUH Badilum. Program ini merupakan salah satu upaya strategis Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang unggul, profesional, transparan, dan berintegritas.

Dalam rapat tersebut, pimpinan memberikan arahan terkait pentingnya sinergi dan koordinasi antar seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memastikan setiap eviden yang menjadi bagian dari checklist AMPUH dapat dipenuhi secara tepat, lengkap, dan sesuai standar yang ditentukan.

Koordinator Tim AMPUH turut memaparkan progres pemenuhan eviden, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pihak, termasuk dukungan dari pegawai PPPK dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh elemen Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat semakin solid dalam bekerja sama guna menyukseskan pelaksanaan Program AMPUH Tahun 2026, sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Payakumbuh terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu lembaga peradilan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan, sejalan dengan semangat mewujudkan Peradilan yang Agung.

Payakumbuh, Senin 13 April 2026 - Pengadilan Negeri Payakumbuh mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Ibu Kustrini, S.H., M.H. bersama jajaran Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan tata kelola sumber daya manusia, khususnya di lingkungan kepaniteraan badan peradilan.

FGD ini diselenggarakan sebagai forum diskusi dan penyampaian masukan terhadap rancangan perubahan kebijakan terkait pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan, guna mewujudkan sistem pengembangan karier yang lebih transparan, objektif, profesional, serta selaras dengan kebutuhan organisasi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi perubahan kebijakan yang dirancang, sekaligus berkesempatan memberikan tanggapan, saran, dan masukan konstruktif terhadap rancangan keputusan tersebut.

Partisipasi aktif Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pembinaan karier aparatur kepaniteraan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Dengan mengikuti FGD ini, Pengadilan Negeri Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan reformasi birokrasi serta peningkatan profesionalisme aparatur peradilan demi terwujudnya badan peradilan yang agung.